PHBK GKPI Komit Terciptanya Laporan Keuangan yang
Transparan dan Accuntabel
Foto bersama seluruh peserta pertemuan antara Pimpinan Sinode, Pengawas Harta Benda dan Keuangan beserta Pengurus Badan, lembaga-lembaga dan Yayasan GKPI
Pimpinan Sinode mengadakan pertemuan bersama dengan Pengawas Harta Benda dan Keuangan GKPI dengan tujuan mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan dan accuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah akuntasi dan juga koordinasi pelaporan dan pemeriksaan keuangan kantor Sinode GKPI dan seluruh Lembaga dan Badan/Yayasan . Pertemuan ini dilaksanakan pada pertemuan ini hadir Pengurus Badan, Lembaga dan Yayasan Sabtu, 26 Februari 2022 di Gedung Sikhem PA Mamre Rambung Merah Pematang Siantar. Para Pengurus Lembaga yang hadir antara lain Pengurus LPPM, Pengurus Dana Agape, Badan Pendidikan yang diwakili Kepala Sekolah SMK 1 dan 2, Badan Pengurus Yapentra, Direktur dan staff Keuangan PA. Mamre, dan Pengurus Lantera. Turut dihadiri Kepala Departemen Pastorat, Kepala Departemen Diakonnat, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Infokom.
Pimpinan Sinode GKPI Bapak Bishop pdt. Abdul Hutauruk, M.Th menyampaikan bahwa visi GKPI adalah Perekutuan Persembahan dan Pennyembahan. Bahwa GKPI di mana saja bermimpi untuk mewujudkan visi ini. Buku tata kelaola keuangan GKPI berlaku untuk semua Yayasan dan Lembaga serta seluruh aras Pelayanan GKPI dari tingkat Sinode, Wilayah, Resort dan Jemaat- jemaat. Pada periode ini harapan Pimpinan Sinode kita hendaknya menerapkan pengelola keuangan yang bersih. PHBK bukanlah KPK tetapi sahabat untuk mengelola keuangan GKPI supaya semakin baik. Lebih jauh Bapak Bishop menyerukan bahwa tidak ada gunanya seorang bendahara yang jujur hanya di dalam kata tetapi harus ditentukan oleh sistem pemerikansaan PHBK. Pimpinan juga menegaskan bahwa sesuai dengan Renstra GKPI tahun 2022 sebagai tahun Pelayanan Pastoral maka semua Lembaga kiranya turut memyelaraskan semua programnya kepada tahun Pastoral GKPI.
Ketua PHBK bapak Jansen Sihotang menjelaskan arah pertemuan ini adalah pengesahan keuangan Badan-Badan dan Lembaga perlu adanya SOP, Internal control, tertib administrasi. Bapak Welman Silain menambahkan sebagai anggota PHBK antara lain yaitu bahwa dalam PRT GKPI pasal 69 tentang tugas PHBK, pengawasan yang berhubungan dan berkesinambungan. Bukan sekali setahun. Pemeriksaan ini dilakukan seperti audit. Menguji kebenaran tata Kelola keuangan GKPI maka PHBK menguji supaya semakin benar keuangan GKPI. Prinsip Kelola keuangan sangat sederhana yaitu: pemasukan dan pengeluaran kemudian sisanya adalah saldo. Di gereja tidak ada penyusutan, tidak seperti korporasi. Pembukuan sederhananya di gereja. Laporan keuangan GKPI harus perlu konsolidasi laporan kuangan, misalnya keterhubungan keuangan Agape ke biro keuangan kantor sinode, demikian juga halnya kepada Yayasan yang lain.
Pimpinan Sinode bersama dengan Ketua dan Anggota PHBK periode 2020-2025
Harapan kita semua agar GKPI ini semakin tertib keuangan. Arus kas yang dibuat biro keuangan haruslah dicontoh semua Lembaga lain. Bapak Eben ezer Simamora menjelaskan dalam menyampaikan laporan keuangan sampaikanlah kebenaran bukan dengan lisan tetapi harus disesuaikan dengan pemerikasaan. Dokumen-dokumen haruslah dilengkapi dengan benar. Kepada semua Lembaga dibuatkan anggarannya agar ada acuan yang akan dicapai dan dimana kegagalannya. Supaya dievaluasi, dikemudian hari. Misalnya: Agape memiliki hotel dan gedung serba guna, haruslah membuat anggaran dan realisasi dan evaluasi. Perlu ada sistem SOP pengeluaran dan pemasukan uang. Yapentra dan Agape haruslah berlandaskan SOP yang disepakati PHBK. Adanya SOP yang dibangun oleh Badan Pengurus Lembaga. Asset berupa tanah hotel Agape dan serba guna di Medan, Yayasan Yapentra supaya asset yang belum balik nama haruslah diusahakan balik namanya. Sistem pengeluaran uang pun haruslah dengan transfer dengan bukti slip yang sah. Ibu Grace Nainggolan turut memberikan pendapat yaitu sistem yang digunakan di kantor sinode memakai sistem akurate, namun perlu pelatihan untuk memakai sisten akurate tersebut. Akurate itu sangat sederhana, perlu direkrut pegawai untuk dilatih computer. Dengan akurate kita bisa tahu keadaan uang GKPI, utang GKPI, tidak perlu transfer XL tetapi langsung transfer akurate. Perlu nama-nama jemaat seindonesia yang konek akurate, pasti diketahui hutang dan piutang dari jemaat-jemaat GKPI. Usul diperlukan tim ahli computer dipekerjakan di GKPI atau pegawai saja yang disekolahkan. Jangan dipakai XL lagi masuklah ke Akurate, versi akurate ini pun harus di update. Keseragaman laporan keuangan disetiap Lembaga-lembaga GKPI, dibuatlah SOP dari kantor sinode untuk semua Lembaga-lembaga yang ada.
Selanjutnya pertemuan ini diadakan diskusi dan tanyajawab oleh para perserta yang hadir. Dalam diskusi para peserta sangat membutuhkan adanya keseragaman pembukuan sesuai arahan dari PHBK. Penting diadakan pertemuan bendahara di semua Lembaga supaya ada keseragaman pembukuan ujar Bapak Kepala Sekolah SMK 1 GKPI Bapak Hotlion Sihombing. Selanjutnya Bapak Sekretaris Jenderal menyampaikan resume pertemuan ini yaitu setiap Badan, Lembaga dan Yaysan GKPI penting untuk mengadakan perbaikan tata kelola keuangan. Sesuai dengan arahan PHBK bahwa akan dilaksnakan pelaporan bulanan dan tahunan, setiap tgl 15 setiap bulan berikutnya.dari setiap Badan, lembaga-lemaga dan Yayasan GKPI. Untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kerja di kantor Sinode perlu adanya KTU dan Kepala pegawai di Kantor sinode. Asset yang dimiliki oleh Yayasan itu sifatnya adalah yang dipinjamkan ke Yayasan karena pemiliknya adalah GKPI.Sistem Accurate menggantikan XL, tetapi pegawai harus di Up Grade untuk memakai sistem Accurate. Semua laporan keuangan dari Lembaga-lembaga GKPI disampaikanlah kepada PHBK dengan sistem pelaporan yang seragam.
0 Comments